Secara prinsip, terdapat 3 tahapan dalam melakukan perhitungan unit cost dengan ABC :

1. Penelusuran langsung.

Hal ini dilakukan dalam mengidentifikasi setiap sumberdaya (biaya) yang dikonsumsi untuk setiap instalasi/unit. Dan mengidentifikasi setiap sub-sumberdaya (sub-biaya), yang hanya digunakan oleh satu produk.

2. Pemicu biaya (cost driver).

Tahap ini dilakukan apabila penelusuran langsung tidak dapat dilakukan. Pembebanan dilakukan dengan cara mencari pemicu biaya (hubungan sebab akibat).

3. Allocation (sembarangan).

Pembebanan dengan cara ini dilakukan apabila dua tahapan di atas tidak dapat dilakukan. Cara ini tetap juga memperhatikan hubungan sebab akibat.

Langkah-langkah dalam menghitung unit cost dengan metode ABC, antara lain adalah;

1. Identifikasi produk/jasa perunit layanan,
2. Identifikasi biaya langsung & tidak langsung,
3. Mengidentifikasi setiap item biaya ke produk/jasa, melalui;
   1. Penelusuran lngsung (tidak perlu melakukan asumsi),
   2. Pembebanan;
      1. Dengan dasar pemicu biaya,
      2. Sembarangan dengan tetap memegang prinsip kausalitas.
4. Mengumpulkan semua biaya yang terkait dengan setiap produk/jasa,
5. Membagi total biaya terkait dengan produk/jasa dengan volume (jumlah pemeriksaan, JHR, dll)

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada artikel;

- PENTINGNYA INFORMASI UNIT COST PERLAYANAN DALAM MENETAPKAN TARIF RS

- BAGAIMANA RS MEMULAI MENGHITUNG UNIT COST PERLAYANAN DENGAN METODE ABC?

- MENGAPA IMPLEMENTASI ABC DI RS SULIT DILAKUKAN SECARA MANUAL?

- SISTEM BIAYA BERBASIS ABC DI RS (Part 1)

- SISTEM BIAYA BERBASIS ABC DI RS (Part 2)

- PENERAPAN TDABC PADA ORGANISASI PELAYANAN KESEHATAN

- KONSULTASI & PENDAMPINGAN PERHITUNGAN UNIT COST PERLAYANAN DENGAN METODE ABC DI RS

- METODE ABC DALAM HOSPICA

Sebelumnya, mari kita tinjau mengenai aturan-aturan terkait :

1. Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Dalam aturan ini, disampaikan bahwa :

“Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian”.

2. Lampiran I Permendagri 64 tahun 2013

Disampaikan bahwa :

“Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas”.

Dari kedua peraturan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyajian suatu laporan keuangan pemerintah/pemerintah daerah (termasuk unit dibawahnya) harus berbasis akrual untuk laporan keuangan yang berkaitan dengan neraca, LO, LAK, LPE dan CALK. Sedangkan laporan keuangan yang berkaitan dengan anggaran (seperti Laporan Realisasi Anggaran) disajikan berdasarkan basis kas.

Aturan diatas hanya terkait dengan RSD Sebagai SKPD. Sedangkan untuk RSD sebagai BLUD tetap mengacu pada akuntansi akrual.

Dalam pencatatan keuangan terkait pembayaran premi BPJS untuk karyawan, RS dapat mencatatnya sebagai :

1. Tunjangan/Tambahan Penghasilan Karyawan

Artinya, pengeluaran perusahaan untuk pembayaran BPJS karyawan dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan. Sehingga pada saat transaksi terjadi, pembayaran dilakukan dengan memotong penghasilan karyawan.

2. Beban di luar usaha

Artinya, Artinya, pengeluaran perusahaan untuk pembayaran BPJS karyawan dianggap sebagai beban yang ditanggung oleh perusahaan. Sehingga pada saat transaksi terjadi, pembayaran langsung dibebankan sebagai beban di luar usaha.