Pendahuluan

Meningkatnya jumlah pasien yang tertular COVID-19 karena adanya varian omicron, menyebabkan setiap negara hingga saat ini masih terus melakukan penanganan pandemi COVID-19. Karena itu, permasalahan kebijakan kesehatan disetiap negara masih menjadi isu penting di di tahun 2022 ini. Isu kebijakan kesehatan ini juga dirasakan oleh pemerintah AS.

10 permasalahan kebijakan kesehatan di AS tahun 2022

Menurut laporan dari firma hukum McDermott, Will & Emery yang diterbitkan dalam The National Law Review pada 13 Januari 2022, terdapat banyak kebijakan kesehatan dalam agenda legislatif AS tahun ini terkait penanganan pandemi COVID-19 (Gonzalez, 2022)[1]. Berikut adalah 10 masalah kebijakan kesehatan pemerinta AS di tahun 2022 mengacu pada laporan tersebut:

1. COVID-19. Varian omicron menyebabkan teradinya rekor jumlah kasus COVID-19. Hal ini menancakan bahwa pandemi masih jauh dari selesai. Kondisi seperti Ini akan terus mendorong untuk dikeluarkannya berbagai keputusan & kebijakan (negara), dari mandat vaksinasi hingga akses ke pengujian.
2. Telehealth waivers. Sebelumnya di masa pandemi, Kongres AS telah memberikan fleksibilitas untuk memungkinkan penyedia memberikan layanan kepada penerima Medicare melalui telehealth. Namun, apakah fleksibilitas ini akan diperpanjang oleh legislator, masih tidak jelas.
3. Build Back Better. Ketentuan utama dari RUU “Build Back Better” yang menghadapi perjuangan berat di Kongres AS, termasuk perpanjangan yang diusulkan dari Undang-Undang Perawatan Terjangkau dan reformasi harga obat resep. Belum diketahui apakah RUU itu akan direvisi untuk meningkatkan peluang lolos ke Senat AS.
4. Drug pricing. Seiring dengan reformasi yang diusulkan dalam RUU Build Back Better, tahun ini program 340B, yang memungkinkan akses terbatas ke obat resep murah, akan dipertimbangkan oleh pengadilan.
5. Surprise billing. The No Surprises Act, yang diberlakukan pada Desember 2020, mulai berlaku 1 Januari 2022, dan penyedia layanan kesehatan serta pembayar bergegas untuk menerapkannya. Beberapa anggota parlemen AS dianggap siap untuk menekan rekan-rekan mereka di Kongres untuk perubahan.
6. Mental health policy.  Tingginya tingkat stres yang ditimbulkan pandemi pada pekerja garis depan, termasuk profesional kesehatan, semakin diakui. Pada Juli 2022, hotline bunuh diri nasional baru akan diluncurkan, dan para pembuat undang-undang sedang berupaya meloloskan the Lorna Breen Healthcare Provider Protection Act (UU Perlindungan Penyedia Layanan Kesehatan Lorna Breen), yang dinamai mengacu nama seorang dokter yang meninggal karena bunuh diri.
7. Physician payment. Prospek pemotongan 3,75 persen dalam pembayaran Medicare kepada dokter yang ditetapkan untuk 2022, mendorong Kongres AS untuk meloloskan Protecting Medicare dan American Farmers from Sequester Cuts Act pada akhir 2021. Walapun demikian, tindakan yang diambil Kongres AS dianggap sebagai tindakan sementara daripada solusi permanen. .
8. User fee reauthorization legislation. Setiap lima tahun, FDA harus menegosiasikan perjanjian biaya pengguna dengan industri yang diaturnya. Biaya ini membayar sekitar 80 persen dari biaya personel badan tersebut. Perjanjian ini telah diselesaikan dan dikirim ke Kongres AS, tetapi anggota parlemen dapat menambahkan kebijakan CMS ke perjanjian ini.
9. Value-based care. Menurut firma hukum, strategi CMS Biden 2021 terutama tanpa diskusi terperinci tentang model perawatan khusus dan risiko keuangan. Ini mungkin menyarankan dukungan untuk model kontrak langsung CMS. Nnamun, penolakan dari partai Demokrat AS bisa berarti ada potensi perubahan pada model yang sedang dibahas.
10. Health equity. Pemerintahan Biden telah memberikan fokus khusus pada kesetaraan kesehatan. Salah satu tindakan pertama Presiden Joe Biden adalah penandatanganan perintah eksekutif kesetaraan kesehatan. Menurut laporan itu, lebih banyak inisiatif kesetaraan kesehatan dapat diharapkan pada tahun 2022.