REFORMASI BPJS KESEHATAN (Part 2)

Berikut adalah lanjutan dari artikel REFORMASI BPJS KESEHATAN (Part 1)
Reformasi terkait efesiensi BPJS Kesehatan,
Efesiensi merupakan salah satu hal yang mutlak dilakukan oleh organisasi manapun untuk menekan biaya yang tidak perlu. Usaha efisiensi harus terus dilakukan dalam kondisi apapun, asalkan tidak menghambat kinerja organisasi. Hal ini juga harus dilakukan BPJS kesehatan sebagai suatu organisasi. Upaya efesiensi sangat penting untuk menekan defisit anggaran yang nantinya menjadi tanggungan negara dan dapat menganggu APBN. Prinsipnya, efesiensi harus dilakukan tanpa menurunkan manfaat yang akan diterima peserta BPJS kesehatan.
Langkah terpenting untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas adalah dengan meningkatkan produktiftas SDM, menciptakan aturan dan mekanisme kerja yang konsisten serta pengendalian terhadap biaya operasional yang dipergunakan dalam kegiatan operasional. Upaya efesiensi harus dilakukan BPJS kesehatan untuk mengelola sumber daya dengan dengan baik untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta BPJS. Upaya serupa juga menjadi isu penting di AS untuk terkait dengan Medicare-nya (seperti BPJS kesehatan).
Reformasi penilaian kinerja BPJS kesehatan,
Agar suatu organisasi berjalan efektif maka perlu dilakukan upaya penilaian terhadap kinerja atau target yang telah dicapai. Hal ini, tentunya harus juga dilakukan terhadap BPJS kesehatan. Sebagai badan milik pemerintah, BPJS kesehatan termasuk organisasi sektor publik. Karena itu, sistem penilaian atau pengukuruan kinerja kinerja BPJS kesehatan mengacu pada penilaian kinerja sektor publik, yang membantu untuk menilai pencapaian melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Dalam operasionalnya, sistem pengukuran kinerja seperti ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Sistem pengukuruan kinerja juga dapat diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system
Penilaian & pengukuruan kinerja BPJS sebagai organisasi publik, bermaksud untuk;
1. Membantu memperbaiki kinerja,
2. Mengevaluasi pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan,
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Biasanya, kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif dan sifat output yang dihasilkan lebih banyak bersifat intagible output. Karena itu, penilaian & pengukuran kinerja harus dilakukan dengan mengembangkan variabel kunci yang sudah teridentifikasi menjadi indikator kinerja. Indikator kinerja penting untuk mengetahui apakah aktivitas atau program, telah dilakukan secara efisien dan efektif.
Reformasi penilaian kinerja BPJS kesehatan sangat penting untuk membuat organisasi ini menjadi lebih efektif & efesien. Dalam implementasinya perlu dipikitkan strategi & cara, serta indikator kinerja yang sesuai untuk menilai kinerja BPJS kesehatan.