Pandemi COVID-19 dan pergeseran demografi di AS, telah menciptakan kekurangan tenaga kerja, kenaikan biaya, inflasi, kendala kapasitas, dan lonjakan permintaan yang sulit diprediksi. Di sisi lain, banyak RS di negara tersebut secara konsisten beroperasi di zona merah dan sangat mungki untuk perlu membatasi layanan atau bahkan menutup seluruh layanannya karena keterbatasan dana. Karena itu, para pakar kesehatan menyarankan agar manajemen RS harus memikirkan berbagai langkah sebagai prioritas jangka pendek dan panjang, yang harus diambil pada tahun 2023. Tulisan ini menyajikan terkait langkah prioritas jangka pendek yang harus diambil manajemen RS di AS tahun 2023, mengacu pada artikel yang ditulis Muoio (2022)[1], yaitu: crackdown on premium pay utilization, strengthen decision control processes for resource requests, start preparing for redetermination, & flatten management structures.
Crackdown on premium pay utilization
Menurut David Kim (partner at Moss Adams who consults on healthcare strategy & operations), sebelum mulai mempertimbangkan investasi pada pelatihan atau rekrutmen untuk menghindari ketergantungan pada tenaga kerja kontrak, manajemen RS dapat membuat kemajuan besar dalam neraca mereka, dengan berfokus pada masalah manajemen biaya mendasar seperti sebelum pandem. Kim melanjutkan bahwa lembur SDM (dua kali lipat, tiga kali lipat), seperti membayar waktu istirahat makan yang terlewatkan, membayar panggilan balik ketika RS tidak benar-benar menanganinya dan sekarang menjadi semacam biaya menjalankan bisnis.Salah satu penyebab utama yang dapat ditangani dengan cepat adalah lembur di akhir shift. Menurut Kim, kuncinya bukanlah untuk menghukum, tetapi terjadi transparansi antara manajer dan karyawan tentang mengapa penting untuk keluar tepat waktu. Mendorong akuntabilitas, meningkatkan frekuensi struktur pelaporan, dan mempublikasikan kemajuan, akan membantu karyawan memahami dampak lembur yang tidak perlu terhadap kesehatan keuangan RS dan mengubah perilaku mereka sesuai dengan itu. Kim menambahkan kebiasaan lembur seolah-olah telah menjadi norma, & semakin banyak ditemukan RS, yang terkadang tidak mampu dibayar. Padahal, hal ini merupakan salah satu area dapat dikelola & dikontrol manajemen RS agar mendapatkan beberapa keuntungan finansial dengan sangat cepat, tanpa berinvestasi dalam teknologi atau sumber daya yang mahal.
Strengthen decision control processes for resource requests
Pembekuan perekrutan (SDM) sementara, telah menjadi hal biasa karena RS dan sistem kesehatan bertujuan untuk membatasi biaya baru. Meskipun berguna jika diterapkan dengan benar, Kim tetap memperingatkan bahwa banyak departemen/unit di RS yang terlalu cepat untuk melanggar aturan tersebut. Kim menambahkan bahwa kejadian tersebut membutktikan bahwa pembekuan tersebut tidak benar-benar dilaksankan, karena banyak permintaan posisi yang akhirnya disetujui. Padahal, dalam posisi keuangan yang serius, permintaan SDM harus berada pada tingkat peninjauan yang sangat ketat sebelum disetujui. Harus ada batasan yang jauh lebih tinggi untuk mendatangkan orang baru, & tidak berhubungan dengan keperawatan.Menurut Kim, sebagian besar RS sudah memiliki proses kontrol keputusan formal, tetapi tidak pernah melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal kontrol posisi. Manajer akan selalu mencirikan permintaan mereka sebagai "sangat penting" untuk kesuksesan timnya. Hal ini berarti bahwa manajemen RS harus mulai memperketat kebijakannya pada tinjauan permintaan & benar-benar membatasi persetujuan untuk sumber daya "misi-kritis". Pola pikir yang sama juga harus diperluas ke sumber daya nonmanusia, karena gangguan rantai pasokan. Organisasi yang lebih besar dapat memanfaatkan skala mereka untuk membatasi atau menstandarkan pasokan, meskipun Kim mengakui bahwa beberapa dari keputusan tersebut memerlukan waktu untuk diselesaikan.
Start preparing for redetermination
Penetapan ulang kelayakan pendaftar peserta Medicaid (AS) pasca-COVID, pada awalnya diharapkan dimulai dengan berakhirnya Darurat Kesehatan Masyarakat (Public Health Emergency/PHE). Namun Kongres AS belum menetapkan, sehingga memungkinkan negara bagian di AS untuk memulai proses terlepas dari apakah PHE masih berlaku. Menurut Urban Institute, proses yang panjang itu pada akhirnya dapat menyebabkan 18 juta orang meninggalkan Medicaid dan sekitar 3,8 juta dari mereka akhirnya menjadi tidak diasuransikan. Menurut Katherine Hempstead (senior policy adviser for the Robert Wood Johnson Foundation), perlu adanya langkah antisipasi terhadap berakhirnya PHE yang akan menyebabkan perubahan terbesar dalam cakupan layanan sejak penerapan Affordable Care Act di AS. Menurut Goldstein, dampak akhir dari penentuan ulang akan berubah dari satu negara bagian ke negara bagian lain & kemungkinan berlangsung selama beberapa bulan.Meskipun hal-hal besar seperti penentuan ulang dan perpanjangan pengabaian telehealth memiliki garis waktu yang lebih jelas, beberapa program lain dan peraturan sementara masih terikat dengan PHE dan patut mendapat perhatian RS. Menurut Goldstein, terdapat banyak hal yang akan terjadi ketika PHE dicabut dan akan terjadi pada tahun 2023. Hal ini harus menjadi perhatian manajemen RS.
Flatten management structures
Masa-masa sulit paling baik diatasi oleh organisasi yang gesit. Karena itu, Memangkas rentang kendali dan mengurangi lapisan organisasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan RS dari atas ke bawah. Menurut Kim, struktur manajemen yang direvisi juga merupakan sumber penghematan biaya lainnya, & merupakan poin yang sering dikutip oleh sistem kesehatan besar dan kecil saat mereka memberhentikan staf administrasi dan mengumumkan reorganisasi divisi yang "lebih ramping" pada tahun 2022. Hal ini harus dilakukan dengan benar, tetapi itu adalah peluang langsung lainnya dalam penghematan biaya.[1]Dave Muoio, Dec 21, 2022, 2023 forecast: 7 immediate and long-term priorities for hospital leaders