Browse By

SAP, SAK, & PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PELAYANAN KESEHATAN

Oleh; Tubagus Raymond

Pendahuluan

Laporan keuangan suatu organisasi sangat erat hubungannya dengan standar pelaporannya. Terkait dengan dengan standar pelaporan keuangan, organisasi pelayanan kesehatan mengenal Standar Akuntansi  (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua standar ini berbeda karena orientasi pelaporan dan bentuk organisasinya. SAK merupakan kerangka dalam prosedur penyusunan keuangan  agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Sedangkan SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Perbedaan antara SAP & SAK

Terdapat perbedaan antara SAP dan SAK sebagai berikut:

  1. SAP digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab menyediakan barang & jasa jasa untuk rakyat, sementara SAK digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab mencari laba untuk pemilik/pemegang saham,
  2. SAK menggunakan basis akrual sedangkan SAP menggunakan basis kas menuju akrual. Walaupun SAP menggunakan basis akrual, tetapi laporan orientasi kas seperti laporan realisasi anggaran tetap harus dibuat.
  3. Perbedaaan antara SAP dan SAK juga terletak pada komponen laporan keuangannya.

Pelaporan keuangan organisasi pelayanan kesehatan berbasis SAK

Pelaporan keuangan organisasi pelayanan kesehatan yang mengacu pada SAK berlaku untuk RS yang berbentuk yayasan dan Perseroan Terbatas (PT).

RS berbentuk Yayasan.

Yayasan merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan.  Apabila dipandang dari perspektif akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan asset, yayasan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat luas, lembaga donatur, dan pemerintah. Salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah penyajian laporan (informasi) keuangan kepada para stakeholders. Karena itu, dalam UU 16 2001/UU 28 2004, Yayasan (termasuk RS yayasan) mempunyai tanggungjawab untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Format Laporan keuangan yayasan (termasuk RS yayasan) bukan lagi  neraca atau laporan laba/rugi. Di dalam Standar Akuntansi Keuangan [SAK] yang di keluarkan IAI, laporan keuangan untuk organisasi nirlaba termasuk yayasan di atur secara khusus dalam PSAK no 45. Hal ini disebabkan karena karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi profit oriented baik dari cara memperoleh asset maupun penggunaan assetnya. Dalam PSAK 45, laporan keuangan yayasan (termasuk RS yayasan) terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

RS berbentuk PT

Format Laporan keuangan RS berbentuk PT sama dengan laporan keuangan perusahaan pada umumnya. Laporan keuangan RS berbentuk PT terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pelaporan keuangan organisasi pelayanan kesehatan berbasis SAP

SAP merupakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP ini ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). SAP diterapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP). Pada tahun 2010, dikeluarkanlah SAP Berbasis Akrual. SAP ini dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pelaporan keuangan organisasi pelayanan pemerintah yang mengacu pada SAP adalah sbb;

  1. RS milik pemerintah pusat,
  2. RS milik pemerintah daerah,
  3. Puskesmas,
  4. Badan lain yang diatur.

Implementasi SAP bagi RS & Puskesmas milik pemerintah daerah terkait dengan PERMENDAGRI 64 tahun 2013. Laporan keuangan untuk RS & Puskesmas sebagai SKPD terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Bagi RS & Puskesmas milik pemerintah daerah yang menjadi BLU, selain laporan diatas juga harus membuat laporan keuangan mengacu pada PERMENDAGRI 61 tahun 2007.

 

comments