Pendahuluan

Penyedia layanan kesehatan swasta (RS, klinik, dll) mengandalkan pembiayaan organisasinya dari pendapatan atas layanan yang diberikan. Hal ini berbeda dengan penyedia layanan kesehatan milik pemerintah, yang disamping mengandalkan pendapatan atas layanan, juga mendapatkan subsidi pemerintah. Adanya COVID-19 menyebabkan terjadinya pengurangan permintaan akan perawatan kesehatan bagi sektor swasta. Hal ini tentu saja akan berdampak pada krisis keuangan, apalagi bagi penyedia layanan kesehatan swasta di negara berkembang.

Terkait dengan pengaruh COVID-19 terhadap penyedia layanan kesehatan swasta di negara berkembang, dalam artikel dalam situs www.blogs.worldbank.org, menyoroti beberapa hal antara lain; what’s causing the financial strain on providers?, what’s the impact on developing countries?, how should governments respond?, & good governance is key. Berbagai hal yang dijelaskan dalam artikel tersebut akan dijelaskan berikut.

What’s causing the financial strain on providers?

Tekanan pada penyedia layanan kesehatan swasta memiliki beberapa penyebab utama:

• • Peraturan pemerintah mengharuskan fasilitas perawatan kesehatan untuk menunda operasi elektif dan layanan rawat jalan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan,
  • Karena pandemi ini, banyak pasien tidak dapat atau tidak mau mengunjungi RS,
  • RS swasta mengeluarkan lebih banyak uang untuk alat pelindung diri (APD), kapasitas isolasi, dan persediaan untuk mengobati penyakit pernapasan, sehingga meningkatkan biaya,
  • Gangguan ekonomi telah mengurangi pertanggungan asuransi dan kemampuan individu untuk membayar perawatan kesehatan,
  • Perusahaan asuransi swasta dalam beberapa kasus menunda penyelesaian klaim.

What’s the impact on developing countries?

Kesulitan keuangan memiliki dampak besar pada sistem kesehatan, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana penyedia swasta memainkan peran utama dalam memberikan layanan kesehatan, termasuk kepada masyarakat kurang mampu. Pemerintah berada di bawah tekanan untuk memastikan bahwa sektor kesehatan swasta memiliki akses ke dukungan, seperti pinjaman, jaminan atau hibah, yang diperlukan untuk mencegah layanan terhambat atau terhenti.

How should governments respond?

Jika negara sudah terlibat dengan bisnis kesehatan swasta melalui pembiayaan, pembuat kebijakan sering kali memiliki pemahaman yang jelas tentang penyedia mana yang memiliki sistem kualitas untuk memberikan perawatan yang aman dan efektif. Ini akan membantu memastikan penggunaan uang pembayar pajak secara efisien. Pemerintah juga memiliki posisi yang tepat untuk merancang dan menerapkan model yang sesuai untuk pembayaran kepada penyedia swasta. Misalnya, beralih dari pembayaran berbasis volume yang terkait dengan penggunaan layanan, ke pembayaran berbasis ketersediaan yang tidak terkait dengan permintaan. Upaya ini dapat memastikan bahwa penyedia dapat menggunakan sumber daya mereka dengan cepat dan tepat saat terjadi lonjakan permintaan untuk perawatan kesehatan.

Good governance is key

Pemerintah harus transparan terkait rincian bantuan negara dan memantau siapa yang mnerima manfaat ini. Jika memungkinkan, informasi ini harus berada di domain publik dan tunduk pada pengawasan dan audit independen. Para pembuat kebijakan perlu menginvestasikan waktu dan sumber daya menuju rencana yang lebih transparan, akuntabel, dan strategis untuk sektor kesehatan swasta. Tantangan dalam menanggapi COVID-19 menghadirkan peluang penting untuk memperkuat akuntabilitas dan hubungan antara otoritas publik dan penyedia swasta. Ini juga merupakan momen bagi pemerintah untuk menghidupkan kembali diskusi tentang Universal Health Coverage. Tata kelola yang lebih baik dan pengawasan yang efektif terhadap sektor swasta penting bagi negara berkembang untuk memperkuat sistem kesehatan mereka sambil menangani pandemi COVID-19.