Pendahuluan

Masalah defisit BPJS Kesehatan memang belum kunjung mendapatkan solusi yang membuahkan hasil. Pada tulisan ini, kami akan membahas isu terkait perusahaan asuransi China yang menawarkan bantuan evaluasi sistem BPJS. Isu berikut mengacu pada situs finance.detik.com tanggal 23 Agustus 2019;

“Perusahaan asuransi asal China, Ping An menawarkan bantuan ke BPJS Kesehatan menghadapi masalah defisit keuangan alias tekor. Informasi itu disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan usai bertemu Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fahmi Idris. Bantuan tersebut bukan dalam hal investasi atau semacamnya, melainkan berupa perbaikan sistem di BPJS Kesehatan. Kata Luhut itu sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar BPJS Kesehatan melakukan perbaikan sistem”

Analisis kasus & saran penulis

Berdasarkan gambaran diatas, berikut ini adalah beberapa tanggapan penulis terkait atas hal tersebut, yaitu;

1. Big data & bisnis dibaliknya

Pada era revolusi industri keempat saat ini, kumpulan informasi dalam bentuk database menjadi semakin penting. Karena dengan kemajuan teknologi informasi, data semakin mudah untuk didistribusikan. Misalkan pada media sosial seperti facebook, yang menyediakan laman bagi pengguna untuk mengisikan identitas diri. Semakin detail data yang diisikan pengguna, maka databasenya akan semakin penting dan dapat dipergunakan penyedia sebagai alat marketing. Contohnya apabila pengguna mengisikan hobi, gender dan wilayah tempat tinggal, hal ini akan memicu penyedia untuk memasukkan iklan sesuai dengan preferensi pengguna. Pada tahapan yang lebih jauh, seperti data detail kependudukan dalam organisasi pemerintahan, sangat penting dijaga kerahasiaannya. Karena, data ini bukan saja akan digunakan untuk kepentingan bisnis, melainkan bisa menjadi alat bagi negara satu untuk mengintervensi negara lainnya.

Terkait dengan berita diatas, sistem BPJS Kesehatan memang perlu dilakukan perbaikan. Bahkan, apabila dilakukan secara profesional, evaluasi & perbaikan sistem yang sudah ada dapat membantu menemukan celah kelemahan sistem dan kebutuhan upgrade sistem BPJS Kesehatan. Upgrade sistem menunjukkan adanya kemajuan sistem yang dapat mengubah cara pemerintah dalam mengelola programnya.

Satu hal yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menghubungkan berbagai database kependudukan (termasuk data peserta BPJS) yang dimiliki pemerintah. Karena, pada era revolusi industri 4.0 ini, Big Data merupakan solusi teknologi yang dapat membantu dalam penelusuran, penangkapan, dan analisis data secara akurat. Dengan demikian, hasil dari pengolahan data tersebut bisa menghasilkan output untuk mendukung proses analisis yang lebih baik. Pada dasarnya, adopsi Big Data ditujukan untuk meningkatkan layanan masyrakat dan melindungi haknya.

2. Sisi gelap Big Data

Mengacu pada isu di atas, bantuan perbaikan sistem BPJS Kesehatan oleh China, di satu sisi merupakan peluang untuk mengatasi masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan. Tetapi disisi lain, hal tersebut juga akan menjadi suatu ancaman. Kerjasama dalam perbaikan sistem artinya butuh transparasi data dari BPJS Kesehatan. Dengan kata lain, database yang dimiliki oleh BPJS harus dibuka kepada pihak lain tersebut. Hal ini tentunya dapat menimbulkan suatu kekhawatiran.

Database yang dimiliki olah BPJS berisi berbagai macam informasi yang detail dan terintegrasi dari peserta BPJS.  Apabila kerjasama dengan pihak luar terjadi, maka data tersebut bisa bocor dan diketahui pihak lain. Akibatnya, database tersebut bisa saja disalahgunakan pihak lain, baik untuk kepentingan bisnis suatu pihak (alat marketing), atau kepentingan intelegen negara. Oleh karena itu, kerjsama ini perlu lagi dipikirkan secara matang oleh pemerintah, atau bahkan tidak dilakukan.

3. Pengembangan & perbaikan sistem berbasis data masyarakat merupakan hal yang strategis

Perlu diketahui bahwa pengembangan ataupun perbaikan sistem dalam teknologi informasi membutuhkan evaluasi secara menyeluruh, baik dari segi teknis maupun implementasinya. China memang memiliki perusahaan asuransi dengan sistem teknologi informasi yang baik. Sehingga dapat membantu mengevaluasi sistem BPJS Kesehatan. Namun, BPJS Kesehatan merupakan lembaga asuransi yang memiliki ratusan juta peserta. Dalam hal ini transparansi data mungkin akan menjadi pertimbangannya. Pihak BPJS Kesehatan harus dapat memastikan data peserta tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak lain.

Terkait hal tersebut, maka pemerintah hendaknya tidak melakukan kerjsama ini karena terkait masalah database masyarakat yang kemungkinan akan bocor. Pemerintah hendaknya mulai memikirkan untuk menggunakan perusahaan Indonesia (dengan SDM Indonesia yang berjiwa nasionalis) apabila hendak melakukan evaluasi atau pengembangan sistem teknologi informasi. Tentunya dengan syarat harus kompeten dan memiliki jiwa nasionalis. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis, sebenarnya SDM Indonesia banyak yang memiliki kualifikasi ini.